Sumatra Selatan | Diperbarui tanggal 03 September 2018

Asian Games 2018 Bebas Karhutla

Joko Widodo
Presiden Republik Indonesia
Kategori
Implementasi Restorasi
Status
Tidak tercapai
Deskripsi Komitmen

Presiden Joko Widodo meminta seluruh pihak terkait untuk memastikan penyelenggaraan perhelatan olahraga Asian Games 2018 tidak terganggu asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pernyataan ini dikemukakan dalam Rapat Koordinasi (Rakornas) Pengendalian Karhutla tahun 2018 yang dilaksanakan pada Selasa 6 Februari 2018, yang dihadiri antara lain oleh para menteri, gubernur, bupati, walikota, panglima komando, kepolisian, dan dinas-dinas kehutanan.

Pernyataan dari Presiden Jokowi adalah seperti dikutip berikut:

“Ini perlu saya ingatkan lagi, jangan sampai saat perhelatan itu ada asap, ada kebakaran lahan dan hutan, sehingga mengganggu image, juga mungkin bisa mengganggu penerbangan”.

Pernyataan Presiden tersebut juga dibarengi dengan tugas-tugas bagi lembaga terkait. Pertama, Presiden meminta persiapan sumber daya manusia dan peralatan yang memadai untuk mengantisipasi adanya karhutla pada tahun ini, terutama saat Asian Games digelar mulai 18 Agustus 2018. Menurut peraturan yang ada saat ini, yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) No. P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016, satuan keamanan juga termasuk anggota dari Satuan Tugas Pengendali Nasional Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan. Satgas ini diketuai oleh Menteri LHK  dan beranggotakan sekurang-kurangnya Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN, Menteri Kesehatan, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BMKG, Kepala BIG, Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional dan atau Kementerian/Lembaga terkait Dalkarhutla lainnya sesuai tingkat kepentingan dan kewenangannya.  

Kedua, Presiden meminta para gubernur untuk memastikan para pengelola lahan atau kawasan usaha melakukan kewajibannya dalam menjaga serta menyiapkan sarana dan prasarana dalam antisipasi karhutla di wilayah kerja masing-masing.

Ketiga, Presiden meminta penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan dilakukan tanpa pandang bulu, secara perdata maupun pidana.

Persiapan menyeluruh untuk mengantisipasi karhutla ini menyusul prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bahwa Indonesia akan mengalami puncak musim kemarau pada bulan pergelaran kompetisi olahraga tersebut. Hal ini akan meningkatkan cuaca panas dan kemungkinan terjadinya kebakaran, terutama di wilayah-wilayah rawan seperti lahan gambut. Perhelatan Asian Games 2018 akan berlangsung mulai 18 Agustus hingga 2 September 2018 di dua kota utama, yaitu di Jakarta dan di Palembang, Sumatera Selatan.

HARI INI
03 September
2018
Catatan Penanganan Karhutla Selama Asian Games
Oleh Pantau Gambut
Referensi perkembangan :
28 Agustus
2018
Pemadaman Api Berjalan, Penegakan Hukum di Sumsel Belum Transparan
Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumsel
Referensi perkembangan :
21 Agustus
2018
Titik panas terus muncul saat Asian Games
Oleh Pantau Gambut
Referensi perkembangan :
10 Agustus
2018
BNPB Susun Peta Operasi Penanggulangan Karhutla
Oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNBP)
Referensi perkembangan :

Lihat Detail Perkembangan
25 Juli
2018
Titik Api Terdeteksi di Provinsi Restorasi dan Asian Games
Oleh Pantau Gambut
Referensi perkembangan :
05 Juli
2018
BNPB Ungkap Strategi Antisipasi Karhutla selama Asian Games
Oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNBP)
Referensi perkembangan :

Lihat Detail Perkembangan
28 Mei
2018
Status siaga bertebaran di wilayah rawan karhutla
Oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Referensi perkembangan :

Lihat Detail Perkembangan
21 Mei
2018
Pemerintah pastikan gambut basah untuk Asian Games tanpa gangguan asap
Oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
22 April
2018
Rencana Aksi Antisipasi Karhutla 2018
Oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Referensi perkembangan :

Lihat Detail Perkembangan

Pengalaman buruk kebakaran 2015 membuat rencana-rencana penanggulangan karhutla, terutama saat status siaga darurat selama Asian Games, melibatkan banyak lembaga. Penambahan kuantitas lembaga ini memerlukan kejelasan dalam hal  terkait kewenangan, koordinasi, dan mekanisme pendanaan. Beberapa hal yang saat ini menjadi tantangan, antara lain:

  1. Koordinasi antara unit-unit bentukan pemerintah pusat, pihak swasta, maupun lembaga swadaya masyarakat dengan perangkat-perangkat pemerintahan di tingkat tapak.
    Unit-unit yang dibentuk di tingkat lapangan oleh pemerintah pusat tidak memiliki struktur hingga di tingkat desa. Hal ini mempersulit upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla secara komprehensif dan berkesinambungan. Adapun lembaga yang dibentuk di beberapa lokasi, seperti Masyarakat Peduli Api (MPA), masih bersifat sukarela. Hal ini diperburuk dengan kecenderungan bahwa pemerintah desa lebih mendengar struktur di atasnya, misal bupati, dan bukan unit-unit yang telah dibentuk.
  2. Deteksi dini dan pengawasan di area-area rawan karhutla belum maksimal.
    Penggunaan informasi hotspot yang seketika (real time) belum dibarengi dengan pengecekan lapangan yang seketika juga. Akibatnya, ada potensi kebakaran meluas lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan antisipasi pihak berwenang.
  3. Alternatif sumber dana belum sejalan dengan peningkatan kapasitas perencanaan pendanaan yang efektif, efisien, dan sesuai peraturan.
    Berbagai sumber dana, seperti Dana Desa, diharapkan dapat meringankan kebutuhan pendanaan upaya-upaya  pencegahan dan penanggulangan karhutla. Namun, pembelajaran dan pendampingan untuk pemanfaatan dana desa ini masih sangat diperlukan karena kapasitas pemerintahan desa yang bervariasi. Selain itu, penyaluran dana seringkali hanya dapat digulirkan pada saat karhutla menjadi bencana. Hal ini tentu membuat tindakan tanggap menjadi lambat dan kebakaran sulit dikendalikan
  4. Perencanaan penanggulangan karhutla selama Asian Games belum dilengkapi dengan langkah-langkah menindak pelaku karhutla, terutama pemegang-pemegang izin usaha yang masih membuka hutan dan lahan gambut dengan cara membakar
  1. Internalisasi unit-unit bentukan pemerintah pusat, pihak swasta, maupun lembaga swadaya masyarakat ke struktur di tingkat tapak.
  2. Memaksimalkan fungsi Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD), terutama dalam melakukan pengawasan terhadap daerah-daerah rawan kebakaran, baik melalui patroli langsung berkala maupun dengan menggunakan teknologi-teknologi terkait
  3. Melibatkan warga setempat dan kelompok-kelompok masyarakat sipil dalam penanggulangan karhutla
  4. Pendampingan untuk perencanaan pemanfaatan Dana Desa dalam penanggulangan karhutla 
  5. Membentuk dan melaksanakan langkah-langkah yang terukur dan operasional dalam penegakan hukum bagi para pelaku pembakaran lahan dan hutan, terutama kepada pemegang izin di wilayah konsesi yang terbakar 
  6. Langkah-langkah antisipasi dan penanganan karhutla, seperti berbagai patroli lintas lembaga, harus tetap dilaksanakan secara rutin meski Asian Games telah berakhir
Apa saja yang bisa saya lakukan?
Dukung komitmen inidengan berbagi informasi kepada teman - teman kamu
Kontak penanggung jawab lokal di daerahmu sekarang
Kamu punya cerita ?
Mari berbagi, kami tertarik untuk mendengarnya!